Generasi Berkarakter

Oleh: Jhon Rivel Purba

Mencari orang pintar bukanlah sulit di negeri ini. Namun mencari manusia berkarakter sungguhlah sulit, karena langka. Banyaknya orang pintar tapi miskin karakter, menyebabkan bangsa ini semakin jatuh dalam keterpurukan. Bagaimana tidak. Orang-orang pintar yang mempunyai harta dan kekuasaan cenderung memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Termasuk dengan melakukan korupsi. Lantas dimana orang pintar berkarakter?

            Orang-orang berkarakter yang mempertahankan idealisme dan menjunjung tinggi moral-etika, jarang kita temui. Orang-orang seperti ini tidak dikehendaki pihak penikmat satus quo. Sehingga manusia berkarakter ditolak dan disingkirkan dari sistem yang telah ada. Di lembaga pendidikan dan partai politik bisa dijadikan contoh minimnya ruang bagi manusia berkarakter. Mereka yang bisa masuk sistem ini adalah orang-orang yang patuh dan menuruti kehendak atasannya. Terlepas baik tidaknya keinginan atasan. Makanya, lembaga pendidikan dan partai politik seringkali menjadi rumah ataupun kendaraan keluarga.

Produk Pendidikan

            Para penguasa dan pejabat di negeri ini merupakan produk pendidikan masa lalu. Artinya, ketika penguasa dan pejabat masih gemar melakukan korupsi, berarti ada yang salah dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan telah gagal membentuk generasi berkarakter. Tampaknya hingga hari ini sistem pendidikan kita tidak jauh berubah dari zaman sebelumnya. Justru lebih parah, sistem pendidikan telah berorientasi pasar. Tidak akan mungkin bisa menghasilkan generasi berkarakter dari sistem pendidikan pasar.

            Sistem pendidikan seperti ini hanya menutup ruang bagi orang miskin dan membuka ruang selebar-lebarnya bagi orang kaya. Kita lihat dengan mulai merebaknya kastanisasi pendidikan dengan pendirian sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Sekolah ini hanya menerima siswa dari golongan menengah ke atas dengan biaya pendidikan tidak sedikit. Lagi-lagi orang miskin selalu menjadi tumbal.

            Arahan pendidikan pasar ini lebih menitikberatkan penguasaan ilmu pengetahun teknologi yang sesuai dengan selera pasar. Sedangkan masalah etika, moral, kebangsaan, dan kepedulian sosial kurang tersentuh. Padahal sejatinya pendidikan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada. Sialnya, para pengambil kebijakan tidak memahami filosofi pendidikan dan telah mengingkari amanat konstitusi. Visi pendidikan jangka panjang masih kabur.Sangat mengkhawatirkan, jika semangat otonomi pendidikan dan upaya pelepasan tangjawab pemerintah dalam pendidikan diteruskan. 

            Sungguh aneh, di saat pemerintah menekankan pendidikan karakter, justru pemerintah sendiri mencorengnya. Sebagai contoh, pemerintah selalu ngotot dalam pelaksanaan ujian nasional (UN, padahal berbagai elemen telah menolaknya dan bahkan mahkamah konstitusi (MK) juga menolak. Pemerintah menganggap pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan dapat mendorong pelajar lebih berkualitas. Kenyataannya tak sesuai harapan.

            Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan siswa telah mengerdilkan arah pendidikan. Sekolah-sekolah hanya fokus mempersiapkan siswanya mampu menjawab soal-soal UN. Menjelang ujian hingga pengumuman kelulusan, ketakutan menghantui siswa. Ada memang yang biasa-biasa saja karena mereka yakin pasti lulus. Pasalnya kunci jawaban diberikan menjelang dan saat UN berlangsung.

            Tidak menjadi rahasia lagi, pelaksanaan UN selalu mempraktekkan kecurangan-kecurangan. Mayoritas siswa peserta ujian yang penulis tanya, mengakuinya. Bahkan guru-guru juga mengakuinya. Tapi memngapa, pemerintah seolah-olah menutup mata? Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tak tahu?

            Mungkinkah sistem pendidikan menghasilkan generasi berkarakter jika siswa sendiri diajari curang? Atau setidaknya siswa menyaksikan praktek-praktek pembohongan. Generasi berkarakter yang jujur sangatlah sulit lahir dari sistem yang tak jujur. Kebohongan hanya melahirkan kebohonngan baru.

Pendidikan Karakter

            Segala kebijakan sesat yang menghambat lahirnya generasi berkarakter sudah saatnya dihentikan. Kita punya cermin, yakni filosofi pendidikan dan konstitusi, untuk membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang pro-rakyat dan masa depan bangsa. Intinya kembali ke fondasi tersebut dengan mengembalikan tanggungjawab pendidikan kepada negara.

            Dalam hal menghasilkan generasi berkarakter, kurikulum pendidikan sudah menjadi hukum wajib menekankan semangat kebangsaan, kejujuran, kepedulian sosial, dan kemandirian. Itu semua bisa berjalan lancar jika pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan adalah orang-orang berkarakter juga yang menjadi teladan bagi generasi bangsa.

(Dimuat di Harian Analisa, 20 Juli 2010)