Andaikan Saya Bupati Simalungun

Oleh: Jhon Rivel Purba

            Sebagai pemuda yang lahir dan dibesarkan di tanah Simalungun, saya bangga jika Simalungun maju dan jaya. Maju dalam bidang pendidikan, sosial ekonomi, budaya, dan dalam aspek kehidupan lainnya. Itu wajar karena saya adalah putra Simalungun Indonesia. Secara umum, semua orang juga menginginkan daerahnya maju.

            Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa Simalungun adalah daerah yang kaya. Tanahnya subur, sehingga perkebunan terhampar luas dan mayoritas penduduknya hidup dari pertanian. Selain itu, memiliki peninggalan sejarah dan budaya yang unik. Dengan melihat kekayaan tersebut, sudah seharusnya Simalungun maju dan jaya. Tetapi kenyataan tidak selalu semanis harapan.

            Setidaknya ada tiga persoalan pokok di Simalungun, barangkali sama dengan daerah lain. Pertama, persoalan kesejahteraan rakyat. Banyak petani khususnya di pedalaman, hidup miskin. Persoalannya bukan karena malas bekerja, melainkan karena faktor struktural (kebijakan) yang tidak pernah berpihak kepada mereka.

            Kedua, persoalan pendidikan. Seiring dengan semakin mahalnya biaya pendidikan, tidak sedikit dari masyarakat yang mengurungkan niatnya mengecap pendidikan karena tak mampu secara ekonomi. Saya pikir ini juga persolan yang dialami oleh seluruh rakyat miskin di negeri ini. Tidak bisa mengecap pendidikan karena miskin, dan miskin karena tak “berpendidikan”.

            Ketiga persoalan budaya. Ada kesan bahwa Simalungun menuju kehilangan identitas. Banyak generasi Simalungun yang tidak tahu bahasa dan adat istiadatnya, lebih senang berbahasa daerah lain padahal dirinya bermarga dan dilahirkan di Simalungun. Ada kecenderungan  generasi Simalungun menerima dan menggunakan bahasa orang lain yang datang ke Simalungun. Misalnya, ketika orang Karo memasuki daerah Simalungun, maka penduduk setempat menerimanya dengan berbahasa Karo. Atau ketika orang Toba datang, maka penduduk setempat menyambutnya dengan bahasa Toba.

            Oleh karena itu, daerah Simalungun yang berbatasan dengan tanah Karo atau dimasuki oleh orang Karo, maka lambat laun daerah tersebut berbahasa Karo. Contoh daerah ini adalah Saribu Dolok. Demikian juga, daerah Simalungun yang dimasuki orang Toba, maka daerah itu mulai berbahasa Toba. Contohnya di Pematang Siantar, ibu kota Simalungun sebelum Pematang Raya. Di Pematang Siantar, bahasa Toba adalah bahasa pasaran. Datanglah ke Pasar Horas atau Parluasan, bahasa yang umum digunakan di sana bukanlah bahasa Simalungun, melainkan Toba.

            Hampir-hampir setiap saya menaiki bis dari Pematang Raya menuju Pematang Siantar dan atau dari Pematang Raya menuju Kaban Jahe, sopir bis jarang memutar lagu-lagu Simalungun. Padahal sopir dan mayoritas penumpangnya adalah generasi Simalungun. Artinya, generasi Simalungun cenderung tidak mempertahankan bahasa dan adat istiadatnya. Memang tidak semua generasi Simalungun seperti itu.

            Persoalan budaya bukan hanya soal bahasa dan adat istiadat, tetapi juga soal nilai-nilai budaya yang memudar. Misalnya nilai-nilai kebersamaan. Tahun 1990-an ketika saya masih di bangku sekolah dasar (SD), masyarakat petani masih sering bekerja sama di ladang atau sawah secara berganti-gantian, dikenal dengan istilah haroan. Tetapi sekarang, semangat haroan (gotong-royong) itu sudah mulai ditinggalkan. Semangat ini jugalah yang tidak diterapkan dalam membangun Simalungun.

            Tahun lalu, JR Saragih terpilih menjadi bupati Simalungun. Harapan masyarakat kepada bupati yang tidak didukung partai besar ini , sangatlah luar biasa. Apalagi beliau menjanjikan perubahan. Perubahan yang diharapakan masyarakat adalah bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan. Tetapi seiring bergantinya waktu, perubahan yang dikerjakan bupati ini tampaknya tidak (belum) sejajar dengan harapan masyarakat.

            Pematang Raya yang dulunya tidak memiliki bandara, kini berubah karena sedang dibangun bandara di sana sejak Desember 2010 lalu. Barangkali, itulah salah satu perubahan yang dikerjakan bupati Simalungun. Perubahan seperti ini tidak diharapkan masyarakat, karena bukan kepentingan publik, apalagi itu bukanlah pembangunan yang prioritas. Lebih baik membangun jalan raya yang rusak, karena itu menyangkut kepentingan publik.

            Sudah pasti, arah pembangunan daerah yang sudah otonom ditentukan oleh sang kepala daerah bersangkutan, meskipun memang tidak terlepas dari seluruh elemen masyarakat. Kepala daerahlah yang harus merangkul semua pihak untuk mewujudkan pembangunan. Hanya saja persoalannya, sering rangkulan itu diikat oleh transaksi politik dan ekonomi. Sehingga pembangunan keluar dari jalur, tidak menyentuh persoalan rakyat. Di sinilah perlu pengawasan dari masyarakat, pers, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Yang menjadi persoalan, pengawasan itulah yang belum kuat di daerah. Apalagi organisasi kemasyarakatan lebih condong mendekatkan diri dengan kekuasaan. 

Saya kaget, 15 Januari 2011 lalu, bupati Simalungun dilantik menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Presidium Partuha Maujana Simalungun (PMS) periode 2010-2015 (Medan Bisnis, 17/2011). Dalam hati saya bertanya, apakah lembaga sosial budaya ini miskin kaderisasi? Apakah lembaga ini perpanjangan tangan pemerintah daerah? Atau barangkali supaya JR Saragih bisa merangkul semua tokoh-tokoh Simalungun. Demi kepentingan siapa, masyarakat atau segelintir elite? Semogalah lembaga sosial budaya terbesar di Simalungun ini tidak dipolitisasi.

Andaikan

Andaikan saya bupati Simalungun, maka prioritas pembangunan yang dikerjakan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan budaya. Pemberdayaan adalah kunci membuka gerbang kesejahteraan rakyat. Roda birokrasi digerakkan memberdayakan masyarakat melalui pemberian bantuan subsidi, penyuluhan, dan perlindungan. Misalnya bagi petani diberikan suntikan modal, lahan, bibit, pupuk, dan mesin pertanian. Pembangunan juga diupayakan untuk melindungi dan memuluskan usaha petani, misalnya pembangunan jalan sampai ke pelosok desa, pembangunan irigasi, dan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.

Dalam bidang pendidikan diupayakan bagaimana semua anak Simalungun itu bisa mengecap pendidikan yang bermutu. Jadi kata kuncinya adalah adil dan bermutu. Agar semua anak bisa mengecap pendidikan, maka sekolah negeri (dasar hingga menengah atas) digratiskan. Bagi yang kurang mampu diberikan kemudahan (subsidi) dari kas daerah ditambah dari pusat yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pokoknya, semua anak Simalungun bisa mengecap pendidikan. Titik.

Selanjutnya dalam pelestarian budaya Simalungun, yang pertama dan terutama dibangun adalah generasi mudanya, bukan bangunan fisik. Pendidikan sebagai pewaris budaya sangat strategis membina generasi muda yang berpikir global bertindak lokal. Pelestarian budaya dalam pendidikan formal bisa melalui mata pelajaran muatan lokal, misalnya sejarah dan budaya Simalungun. Tentu siswa bukan hanya diajari mengetahui, melainkan memahami dan membudayakan nilai-nilai budaya yang relevan.

Juga perlu mendorong seniman, sastrawan, budayawan, sejarawan, dan antropolog Simalungun berkarya membangun budaya Simalungun. Bahkan pusat sejarah dan budaya, serta perpustakaan dan museum Simalungun perlu dibangun untuk menggali dan melestarikan budaya Simalungun. Pelestarian sejarah dan budaya diarahkan mempertahankan identitas Simalungun sekaligus bisa menghasilkan pendapatan daerah dari wisatawan nantinya.

Barangkali itu hanya mimpi yang muluk-muluk. Meskipun memang semua berawal dari mimpi (visi). Sekali lagi, andaikan saya buipati Simalungun, maka sisa kekuasaan yang saya miliki digunakan untuk membangun Simalungun yang adil, makmur, dan berbudaya. Tetapi saya bukan bupati Simalungun, saya hanyalah anak petani di Simalungun  yang “gila” bermimpi. Oleh sebab itu, saya harus sadar dan mengakhiri tulisan ini dengan harapan bupati Simalungun yang sekarang, membuat kebijakan pro-rakyat.