Sekolah bagi Orang Miskin

Oleh: Jhon Rivel Purba

Rakyat miskin di negara ini semakin sulit mendapat akses untuk bisa keluar dari ketidakberdayaannya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerinah pun seringkali tidak berpihak kepada rakyat, justru semakin menenggelamkan mereka dalam jurang kesengsaraan. Pejabat-pejabat publik lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. Bahkan melakukan korupsi besar-besaran, menghisap uang rakyat. Akibatnya, pembangunan nasional tidak menyentuh persoalan-persoalan rakyat. Rakyat semakin miskin, tergusur, dan menjadi kuli di negara sendiri. Bagaimana mungkin orang miskin bisa bangkit dari ketidakberdayaannya jika tak punya akses dan jika kebijakan tidak berpihak kepada mereka.

Salah satu akses untuk membebaskan si miskin dari kesengsaraan adalah pendidikan. Namun, sistem pendidikan kita tidak berpihak kepada si miskin. Biaya pendidikan semakin mahal menyebabkan anak si miskin tak bisa sekolah karena keterbatasan dana. Di daerah-daerah miskin, tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan sangat minim. Kenyataan ini membuat mereka selalu jauh tertinggal dalam kualitas.

            Di sekitar kita, tidak sedikit anak-anak yang tak bisa mengecap pendidikan karena ketidaksanggupan ekonomi. Anak-anak itu berkeliaran, hinggap di jalanan, lampu merah, dan tempat-tempat umum. Mereka terpaksa bekerja dalam usia muda guna melangsungkan hidup. Ada yang mengumpulkan barang bekas, buruh pabrik, mengamen, mengemis, dan membantu orangtuanya yang miskin. Tidak sedikit dari mereka yang mendapat perlakuan kejam seperti pelecehan seksual, tindakan kekerasan, dan perlakukan yang merusak mental dan fisiknya. Masa-masa yang seharusnya diisi dengan mengecap pendidikan, berganti menjadi mengecap penderitaan. Mereka tak menginginkan itu, tapi mereka terpaksa melakukannya. Keterpaksaan yang tidak keharusan.

            Pada umumnya, mereka sangat rindu memakai seragam sekolah dan menikmati pendidikan sebagaimana teman-temannya yang lain. Namun apa daya, angin segar keberpihakan juga tak berhembus bagi mereka. Padahal mereka adalah sebagian generasi masa depan negeri yang menentukan arah bangsa ke depan. Bisa dipastikan, jika mereka tak dipedulikan, maka negara ini ke depan tetap cacat. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang besar di negara yang telah merdeka ini.

            Berdasarkan kegelisahan itu, penulis bermimpi untuk mendirikan sekolah bagi orang miskin. Tentu banyak juga orang yang bermimpi demikian, termasuk orang miskin. Lantas, sekolah seperti apa yang sebaiknya didirikan? Sekolah bagi orang miskin tidak cukup dengan membebaskan biaya pendidikan. Tetapi yang paling perlu diterapkan adalah metode belajar yang membentuk kesadaran, moral, kepedulian, kreatifitas, kemandirian, kesederhanaan, kerja keras, dan semangat nasionalisme.

Gerakan Bersama

            Upaya seperti ini memang sudah ada dilakukan beberapa pihak, baik perseorangan maupun kelompok atau pun organisasi. Hanya saja belum maksimal dan berdampak luas. Tapi setidaknya mereka telah membuka jalan menjangkau anak miskin. Tentu kita berharap, agar upaya ini menjadi sebuah gerakan bersama membangun bangsa dengan menghadirkan sekolah bagi orang miskin. Karena kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan. Pendidikanlah yang menjadi kunci keberhasilan sebuah bangsa dalam mewujudkan cita-citanya.

            Pertanyaannya, bagaimana supaya gerakan ini berdampak luas dan berjangka panjang? Dalam gerakan apapun, yang paling dibutuhkan adalah kerja sama yang baik. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak yang memimpikan kemajuan bangsa, seperti tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, pers, mahasiswa dan segenap masyarakat. Visi itulah yang menyatukan semua elemen masyarakat dalam sebuah gerakan bersama.

            Agar lebih maksimal, pemerintah perlu didesak agar mendengar dan membuat kebijakan ini. Reformasi pendidikan. Mengembalikan pendidikan kepada masyarakat. Karena pendidikan adalah tanggung jawab negara, bukan milik pemodal atau alat penguasa. Seluruh anak bangsa berhak mengecap pendidikan, tanpa terkecuali orang miskin. Hal ini jelas dan tegas diatur di dalam konstitusi. Jika ada anak miskin tak sekolah karena keterbatasan dana, maka itu tanggung jawab pemerintah.

            Dalam era otonomi daerah, kiranya pemerintah juga membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal perlindungan bagi si miskin, khususnya dalam bidang pendidikan. Karena sejatinya, otonomi daerah dijalankan guna memudahkan pembangunan di daerah-daerah dimana selama ini pengambilan kebijakan bersifat sentralistik. Bukan menciptakan raja-raja kecil seperti yang terjadi saat ini.

            Kita tidak boleh pesimis dengan gerakan ini. Memang, selama ini pemerintah tampaknya melepaskan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Mari kita kritisi kebijakan yang keliru agar lurus sesuai dengan hakekatnya. Kita berikan solusi mengatasi masalah dan mendesak pemerintah membuat kebijakan pendidikan yang pro-rakyat. Pendidikan yang berkeadilan. Pendidikan yang memberi ruang selebar-lebarnya bagi orang miskin.

            Kalaupun pemerintah tak mendengar seruan pembebasan bagi orang miskin, kita tak boleh menyerah. Bendera perjuangan itu harus terus berkibar di dalam jiwa dan tindakan kita. Hidup adalah perjuangan, sebab kedamaian hanya ada bagi orang yang tak pernah berhenti berjuang. Berjuang untuk membebaskan orang miskin dari ketidakberdayaannya adalah tugas suci mulia. Membebaskan dengan menghadirkan sekolah bagi orang miskin.

            Selanjutnya, hal yang perlu dipikirkan adalah membuat strategi taktik dan terobosan-terobosan segar dalam menjalankan gerakan ini. Termasuk dalam program, manajemen, pendanaan, dan membangun jaringan. Semoga saja, anak miskin bisa sekolah supaya tidak mengikuti jejak orang tuanya yang miskin. Dan semoga, gerakan ini bukan hanya mimpi.

(Dimuat di Harian Analisa, 6 Februari 2010)