Rakyat Miskin Harus Sehat

Oleh: Jhon Rivel Purba

Tak ada manusia di planet bumi ini yang menginginkan dirinya sakit atau penyakitan. Semua pasti berharap bebas dari penyakit atau minimal sembuh dari penyakit apa pun. Sepertinya kesehatan sudah menjadi harta paling berharga dalam kehidupan ini. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa kesehatan lebih berharga dari kekayaan.

Tidak sedikit orang yang mengorbankan hartanya untuk biaya berobat. Bagi orang kaya, mahalnya biaya berobat bukanlah masalah mendasar. Dengan kekayaan yang dimiliki, tentu bisa berobat di mana pun dan kapan pun dengan pelayanan dokter yang profesional baik di dalam maupun di luar negeri. Sebelum berobat, pertanyaan yang ada di benak si kaya adalah “berobat ke mana, ya?”.

Berbeda dengan si kaya, rakyat miskin hingga detik ini masih kewalahan dalam mencegah dan melawan penyakit. Sebelum berobat, pertanyaan yang ada di benak si miskin adalah “berobat gak, ya?”. Hal ini karena rakyat miskin masih memprioritaskan kebutuhan “sejengkal perut” yang semakin sulit.

Sangat menyedihkan, tidak sedikit rakyat miskin yang mengurungkan niatnya berobat ke rumah sakit karena keterbatasan ekonomi. Lebih menyedihkan lagi, pihak rumah sakit sering menolak kehadiran pasien miskin dengan berbagai alasan, padahal si miskin itu sudah sekarat. Inilah realita pelayanan kesehatan di negeri ini yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Sepertinya orang miskin dilarang sakit.

Persoalan bertambah lagi ketika harga obat mengalami kenaikan. Naiknya harga obat tidak terlepas dari arus liberalisasi yang menyerahkan penanganan obat kepada mekanisme pasar.  Kenaikan harga obat ini membuat warga yang sakit khususnya rakyat miskin semakin resah, apalagi mereka yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal ini mengingat masih sekitar 60 persen penduduk miskin di Indonesia yang memiliki Jamkesmas. Bagaimana dengan rakyat miskin yang tidak memiliki Jamkesmas atau asuaransi kesehatan yang lain?

Penduduk miskin yang memiliki Jamkesmas saja belum terjamin mendapatkan hak dasar kesehatan, apalagi mereka yang tidak terdaftar. Buktinya, tidak jarang penduduk miskin pemilik Jamkesmas dinomorduakan dan mendapatkan pelayanan seadanya saja. Belum lagi harus membayar obat yang di luar daftar obat Jamkesmas.

Sesungguhnya mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak-hak dasar warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikannya kepada semua penduduk Indonesia, termasuk kepada orang miskin. Program Jamkesmas yang telah digulirkan hendaknya mencakup semua penduduk miskin dan penduduk yang rentan miskin bila sakit. Hal itu bisa tercapai dengan menambah anggaran kesehatan, memudahkan birokrasi, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, dan dokter yang profesional. Dan perlu ditekankan agar anggaran kesehatan yang jumlahnya triliunan rupiah tersebut harus bebas dari praktik-praktik korupsi. 

Semangat otonomi daerah juga kiranya semakin mempermudah pembangunan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah. Karena kesehatan adalah hak-hak dasar warga negara. Orang miskin juga warga negara, sehingga mereka juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itu, tugas pemerintahlah (pusat dan daerah) mewujudkannya. Namun, pekerjaan rumah pemerintah dalam bidang kesehatan tidak cukup hanya menjamin semua warga negara bisa berobat, tetapi harus aktif mencegah timbulnya berbagai penyakit.

Pencegahan

            Ada lagi pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Hanya saja dalam pelaksanaan, tidak segampang mengucapkannya. Sering orang menyesal dan menyadari akan kebenaran pepatah itu ketika sudah sakit. Oleh sebab itu, dalam pencegahan harus dimulai dari kesadaran.

            Rakyat miskin rentan terhadap berbagai penyakit. Hal ini karena faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Rakyat miskin yang tinggal di pemukiman kumuh,  daerah aliran sungai, daerah rawan banjir, pinggiran rel kereta api, dan di kolong jembatan, akan lebih mudah diserang berbagai penyakit.

            Sebagai contoh, rakyat miskin yang tinggal di daerah aliran sungai sering mengidap berbagai penyakit seperti sakit perut dan gatal-gatal. Bagaimana tidak, air yang mereka konsumsi sudah terkontaminasi oleh limbah industri dan sampah rumah tangga. Tapi mereka terpaksa minum, makan, mandi, dan mencuci pakaian dari air sungai tersebut. Selain kotor, air tersebut sudah mengandung logam di atas batas normal sehingga berbahaya bagi tubuh. Itu bukan pilihan bagi rakyat miskin, melainkan dipaksa kemiskinan itu sendiri. Sialnya yang kemiskinan itu diciptakan dan dikembangkan oleh pemilik modal.

            Di sini pemerintah hendaknya bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan kesehatan orang lain. Karena kesehatan adalah hak dasar semua warga negara, tidak terkecuali rakyat miskin. Era industrialisasi yang berkembang di negara ini jangan hanya dilihat dari sisi mengurangi jumlah pengangguran dan demi kepentingan ekonomi si pemilik modal. Kepentingan ekonomi harus seimbanng dengan kepentingan ekologi (lingkungan hidup).

            Kalau kita lihat realita yang terjadi, pembangunan di negeri ini tidak bersahabat dengan lingkungan hidup dan dengan orang miskin. Sebagai contoh, berdirinya industri pertambangan di suatu daerah, tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Melainkan yanng terjadi adalah sebaliknya. Masyarakat sekitar pertambangan makin miskin. Kerusakan alam akibat pembangunan limbah industri secara sembarangan, menyebabkan berbagai penyakit dan juga mengurangi pendapatan penduduk yang selama ini bergantung pada alam.

            Kembali pada pencegahan penmyakit, bisa juga dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan. Di sinilah peran pemerintah, lembaga pendidikan (universitas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh-tokoh masyarakat, sangat dinantikan dalaam membentuk kesadaran masyarakat.

            Negara ini sehat apabila warga negaranya sehat juga. Supaya warga negara sehat maka harus cerdas dan sejahtera. Rakyat miskin juga harus sehat berarti mereka harus cerdas dan sejahtera. Supaya bisa cerdas dan sejahtera, maka pendidikan adalah jawabannya. Pendidikan adalah jembatan menuju masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Itu juga yang menjadi cita-cita kemerdekaan negara ini.

            Jika pemerintah tidak serius mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat miskin melalui pendidikan yang adil dan bermutu, maka sesungguhnya tidak menginginkan rakyat miskin bisa sehat. Juga program Jamkesmas hanyalah seperti program pemadam kebakaran. Bagaimana pun juga, lebih baik mencegah kebakaran daripada memadamkannya. Oleh sebab itu, cara mencegahnya adalah melalui pendidikan. Sekali lagi, rakyat miskin harus sehat dari berbagai penyakit, termasuk dari penyakit kemiskinan itu sendiri.  

(Dimuat di Harian Medan Bisnis, 5 April 2011)