Menghadirkan Politisi (Harapan) Rakyat

Oleh: Jhon Rivel Purba

            Menjelang hingga pelaksanaan pesta demokrasi (pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah), para politisi terlihat begitu dekat dan mesra dengan rakyat. Mereka rajin menjumpai rakyat, bergandengan tangan dengan rakyat, merangkul dan memeluk rakyat dengan janji-janji manis. Jalan-jalan berlubang dan berlumpur dilalui mereka dengan semangat. Pasar-pasar tradisional yang becek disinggahi dengan membawa janji perubahan. Intinya dalam sekejap mereka memposisikan diri sebagai bagian dari rakyat. Seolah-olah ikut merasakan beban yang ditanggung rakyat.

            Untuk menarik simpati rakyat, para politisi ini pun mengeluarkan jurus rayuannya yakni janji-janji perbaikan nasib rakyat. Ada yang menjanjikan pendidikan murah, pelayanan kesehatan untuk orang miskin, membuka lapangan pekerjaan, membangun sarana dan prasarana, menciptakan keamanan, mempermudah pelayanan publik, dan berbagai janji lainnya. Banyak rakyat yang hanyut dengan janji-janji manis tersebut. Rakyat pun memutuskan untuk memilih si politisi yang berjanji tadi. Namun apa yang terjadi?

            Setelah pesta demokrasi selesai dan ketika politisi tersebut terpilih. Sang politisi pun mulai melirik pihak yang bisa menguntungkannya dalam segi materi (harta) dan kekuasaan. Politisi berselingkuh dengan pihak yang dianggapnya segar, “seksi”, dan menguntungkan. Tidak lain dan tidak bukan, si “seksi” itu adalah pemodal/pengusaha. Politisi dan pengusaha bermain mata. Akhirnya, politisi bercerai dengan rakyat. 

            Lagipula, politisi di negeri ini kebanyakan berasal dari pengusaha, dan yang didukung pengusaha. Politisi yang didukung pengusaha tentu memiliki kontrak-kontrak yang saling menguntungkan. Maka tidak heran, jabatan yang dipegang politisi digunakan untuk melncarkan usahanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya, memperjuangkan kepentingan ekonomi (bisnis) merupakan prioritas utama politisi tersebut. Meskipun begitu, memang tidak semua politisi berwatak demikian.

            Pengkhiatan politisi ini ditandai dengan banyaknya produk kebijakan yang mengingkari harapan rakyat dan maraknya praktik-praktik KKN baik yang dilakukan eksekutif maupun legislatif. Semangat otonomi daerah justru semakin melahirkan politisi bermental korup dan “penjilat”. Ujung-ujungnya rakyatlah yang menanggung beban derita.

            Rakyat dikhianati oleh politisi yang dulunya mereka harapkan membawa angin perubahan. Sebab para politisi membuat kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat. Rakyat digusur, diperas, dilarang sekolah, dijual dan dijadikan sebagai budak, diberi upah tak layak, dan hak-hak dasarnya dirampas.

Pedagang kaki lima dan pedagang tradisional yang dulunya berangkulan dengan politisi saat kampanye, kini ditelantarkan. Habis manis, sepah dibuang. Barangkali itulah pepatah yang cocok. Seperti di Medan misalnya, pedagang tradisional makin terjepit dan dipinggirkan, apalagi dengan makin menjamurnya mini market. Selain itu, kebakaran (dibakar atau terbakar) beberapa pasar tradisional beberapa waktu yang lalu, semakin menambah derita rakyat kecil. Parahnya, tidak ada solusi yang berpihak kepada mereka.

            Politisi yang berpihak kepada rakyat sudah langka di negeri ini. Mengapa? Karena mereka bukan berasal dari rakyat. Politisi bukan berasal dari petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, dan kaum miskin. Di parlemen tidak ada fraksi mewakili buruh, petani, dan pedagang kecil. Yang ada justru kebalikannya yaitu mewakili pengusaha, tuan tanah, dan pemilik modal yang menjadikan partai politik sebagai kendaraannya.

            Tidak mungkin orang yang tidak berasal dari rakyat akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang mungkin hanya “pura-pura” memperjuangkan rakyat. Dan tidak mungkin bisa menyelesaikan persolan rakyat jika tidak memahami akar persoalannya. Karena, hanya orang yang bisa memahami persoalanlah yang bisa menyelesaikannya dengna tepat.

Maka tidak mengherankan lagi ketika anggota DPR tampaknya hanya ingin hidup bermewah-mewahan dari uang rakyat. Lihatlah, anggota DPR justru sibuk memperjuangkan pembangunan gedung baru, “jalan-jalan” ke luar negeri, dan menuntut berbagai fasilitas lainnya. Padahal, kinerja mereka sangat jauh dari yang diharapkan. Sehingga banyak kalangan menilai bahwa kinerja dan kualitas anggota DPR periode 2009-2014 lebih hedonis dari periode sebelumnya.

Sialnya, tidak sedikit anggota wakil rakyat yang absen saat sidang paripurna. Kalau pun datang pada saat rapat, beberapa anggota DPR hanya duduk dan diam bahkan tertidur, serta asyik dengan keinginan sendiri seperti mengutak-atik ponsel dan menonton video porno saat sidang paripurna berlangsung. Bahkan masih ada anggota DPR (pada umumnya dari kalangan artis) yang hingga hari ini belum pernah membuat pernyataan tentang persoalan rakyat.

Rakyat sudah jenuh dengan pengingkaran politisi yang dulunya mereka percayakan. Untuk itu ke depan, sebelum rakyat memilih pemimpinnya, rakyat harus terlebih dahulu mengenali calon pemimpin. Mengenali latar belakang rekam jejak dan hal yang telah dilakukan oleh calon pemimpin tehadap persoalan rakyat. Jangan sekali-kali memilih politisi busuk yang pernah melakukan korupsi, melanggar HAM, merusak lingkungan, pemakai narkoba, melakukan politik uang, dan yang melakukan tindakan asusila.

            Juga jangan memilih politisi yang belum pernah mengerjakan kepentingan rakyat. Karena ketika dia terpilih, maka dia tidak tahu berbuat bijak untuk rakyat. Pilihlah orang sederhana, berintegritas, mempunyai kepedulian sosial, nasionalis, dan yang mengabdi bagi rakyat.

Selanjutnya, rakyat perlu mempersiapkan wakilnya yang setia mengabdi kepada rakyat, bukan kepada modal dan kekuasaan. Lantas, bagaimana menghadirkan politisi harapan rakyat tersebut? Hal ini mengingat partai politik sebagai wadah pencetak pemimpin telah kehilangan fungsinya.

Oleh sebab itu, sangat dinantikan lahir dan berkembangnya organisasi-organisasi rakyat yang mandiri, independen, dan bebas dari kepentingan politik penguasa. Roda organisasi rakyat ini harus digerakkan sendiri oleh rakyat secara kreatif dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Intinya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Kehadiran organisasi-organisasi rakyat tersebut diharapkan menghadirkan pemimpin yang betul-betul memahami persoalan rakyat dan juga memiliki posisi tawar untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Juga mengawasi kinerja wakil mereka nantinya yang duduk di kursi kekuasaan agar tetap bejalan di jalur cita-cita bersama.

Organisasi rakyat ini menjadi solusi alternatif mengingat politisi dan partai politik sekarang tak bersahabat dengan rakyat. Karena bagaimana pun juga politisi itu perlu diawasi. Lantas, siapakah yang mengawasinya? Tentu rakyat yang sudah terorganisir. 

(Dimuat di Harian Medan Bisnis, 27 April 2011)