Harapan Baru pada Gubsu

Oleh: Jhon Rivel Purba

            Sejak 21 Maret, Gatot Pujo Nugroho resmi diangkat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 15/P Tahun 2011. Gatot yang sebelumnya menjabat Wakil Gubsu, menggantikan Syamsul Arifin yang diberhentikan sementara karena sudah berstatus terdakwa terkait kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat.

            Sebenarnya sejak Syamsul Arifin ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tahun lalu, sudah banyak pihak mengatakan bahwa Gatot akan menggantikannya sebagai Gubsu. Sehingga pergantian ini bukanlah hal yang aneh karena mengikuti arus peraturan yang berlaku.

            Meskipun demikian, bila dicermati secara mendalam, kepemimpinan Syamsul-Gatot bisa dikatakan kurang harmonis apalagi sejak Syamsul Arifin ditetapkan sebagai tersangka. Anehnya, sebelum Syamsul berstatus terdakwa, suhu politik sudah mulai memanas menyangkut posisi Wakil Gubsu jika Gatot menjadi Gubsu.

            Dari sini bisa kita lihat, bahwa pergantian tersebut sudah dinanti-nantikan oleh beberapa pihak karena menyangkut kepentingan. Di pihak lain, pergantian ini juga bisa menjadi mimpi buruk bagi beberapa elite daerah. Terlepas dari itu semua, masyarakat Sumut pasti mempunyai harapan baru pada Gubsu baru.

Komitmen Gatot dan Harapan Masyarakat

            Pada 23 Maret lalu ketika Gatot hadir dalam pertemuan silaturahim dengan para pimpinan media di Medan, beliau mengatakan berkomitmen memprioritaskan pembangunan infrastruktur di segala bidang guna mengembangkan dan menggerakkan roda perekonomian. Beliau juga berkomitmen mengembangkan potensi sumber daya alam dengan membuat program unggulan. Selain itu, menurutnya pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah perlu dipacu dengan meningkatkan investasi di semua sektor. Terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah perbaikan birokrasi.

            Sungguh masuk akal komitmen yang disampaikan oleh Gatot. Persoalan infrastrukur di Sumut misalnya; persoalan jalan berlubang, jembatan rusak, krisis listrik, dan masalah air bersih, merupkan persoalan yang harus segera dibenahi. Hal ini mengingat infrastruktur tersebut menyangkut kepentingan masyarakat. Bagaimanapun juga pembangunan ekonomi akan terhambat jika infrastruktur tidak memadai atau rusak. Maka wajar, jika Gatot memprioritaskan pembangunan ini.

            Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, jika bisa dikelola dengan baik pasti menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bahkan kemiskinan dan pengangguran akan cepat berkurang jika potensi alam tersebut digali dan dikembangkan. Program unggulan pengembangan potensi alam tersebut hendaknya mengandalakan modal dan sumber daya manusia dalam negeri. Juga, tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

            Dalam perbaikan birokrasi, adalah hal yang wajar jika gatot mengevaluasi kinerja seluruh jajaran Pemerintah Sumatera Utara, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab hanya dengan birokrasi yang bersih dan berkomitmen, proses pembangunan berjalan dengan baik. Hanya saja, janganlah evaluasi birokrasi ini diwarnai nepotisme untuk kepentingan politik dan ekonomi segelintir orang, termasuk kepentingan Gatot sendiri. Atau lebih parahnya, persiapan politik menjelang 2013 dan 2014.

            Komitmen Gatot yang ingin membangun Sumut tentu disambut masyarakat dengan sejuta harapan di dada. Masyarakat berharap agar pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi alam di daerah-daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang pasti masyarakat menginginkan pembangunan itu adalah demi kepentingan umum.

            Pembangunan itu janganlah dijadikan sebagai “proyek” memperkaya diri sebagaimana kebiasaan banyak kepala daerah di negeri ini. Pembangunan itu harus berkualitas bukan asal jadi atau tambal sulam. Juga ramah lingkungan. Kesalahan-kesalahan pembangunan yang rapuh di masa lalu tak baik dilanjutkan. Perlu ditekankan, bahwa pemabangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemodal dan penguasa. Jadi, pembangunan itu harus melindungi dan memberdayakan buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, kaum miskin, serta kaum yang terpinggirkan selama ini.

Berpijak pada Visi

            Adapun visi Syamsul Arifin ketika berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho saat kampanye pada 2008 lalu adalah agar rakyat Sumut tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit, dan sejahtera. Oleh sebab itu, Gatot sebagai Pj Gubsu harus tetap berpijak pada visi awal dan melanjutkannya. Visi tersebut hendaknya diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang pro-rakyat Sumut.

            Rakyat Sumut lapar adalah karena dibelennggu kemiskinan dan pengangguran. Supaya rakyat tak lapar maka kemiskinan dilawan. Program-program perlawanan terhadap kemiskinan sudah mendesak diterapkan. Itu bisa terjawab bukan dengan pembangunan fisik dan bantuan tunai seperti selama ini. Justru kalau dilihat secara kritis, pembangunan yang mengatasnamakan rakyat selama ini justru semakin memiskinkan dan menyiksa rakyat, membahagiakan pemilik modal.

            Yang penting adalah bagaimana supaya rakyat Sumut bisa dilindungi dan diberdayakan. Misalnya melindungi dan mengembangkan usaha kecil menengah, menaikkan upah dan posisi tawar buruh, memberdayakan petani, melindungi produk lokal Sumut dari ancaman impor, melindungi pedagang tradisional, membuka lapangan pekerjaan baru, dan memanfaatkan segala potensi daerah untuk rakyat.

            Sementara, agar rakyat tak bodoh maka jalan satu-satunya adalah memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Sumut secara bermutu dan berkeadilan. Intinya, orang miskin bisa mengecap pendidikan yang layak. Apa pun ceritanya, tanpa pendidikan, rakyat tak akan cerdas. Perlu ada kebijakan khusus dalam pendidikan di Sumut yang mewajibkan seluruh warga yang berusia sekolah, mengecap pendidikan hingga sekolah menengah. Tanpa hal itu, rakyat tak akan cerdas. Yang cerdas hanyalah orang kaya.

            Selanjutnya, agar rakyat tidak sakit, maka pencegahan dan pengobatan penyakit hendaknya diperhatikan. Pada umumnya, rakyat miskin lebih dekat dengan penyakit karena faktor pendidikan, lingkungan, dan keterbatasan dana untuk berobat. Bukan rahasia lagi di Sumut, pihak rumah sakit sering menolak kedatangan orang miskin karena tidak memiliki uang. Bahkan orang miskin yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) pun sering dinomorduakan dalam pelayanan kesehatan. Apalagi yang tidak memiliki uang dan Jamkesmas. Ini terjadi karena dunia kesehatan sudah diserahkan kepada pasar. Padahal kesehatan adalah hak dasar seluruh warga negara. Sudah menjadi hukum wajib, pemerintah daerah dalam hal ini Gubsu menjamin semua warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

            Kemudian, memberantas korupsi juga merupakan tugas rumah Gubsu, apalagi dengan mengingat Sumut sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Membenahi birokrasi seperti yang akan dikerjakan Gubsu kiranya demi menciptakan birokrasi yang bersih. Bukan sekadar menciptakan birokrasi yang seirama selangkah dengan kemauan Gubsu. Pemberantasan korupsi harus dimualai dari Gubsu sendiri. Mantan Ketua DPW PKS ini harus berada di barisan terdepan dalam memberantas korupsi di Sumut.

            Terakhir, Gubsu hendaknya bisa merangkul semua elemen masyarakat dalam upaya mewujudkan visi tersebut. Keberagaman masyarakat Sumut bisa menjadi potensi besar menciptakan provinsi yang maju. Hingga akhirnya Sumut sebagai “Indonesia mini” bisa menjadi daerah paling bersih, maju, rukun, sejahtera, dan berbudaya. Semoga! 

(Dimuat di Harian Analisa, 2 April 2011)