Membangun Jalan (Membangun) Ekonomi

Oleh: Jhon Rivel Purba

Ketika pers membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan seputar pelayanan publik dan permasalahan lainnya, berbagai keluhan pun bermunculan. Salah satu keluhan masyarakat yang sering menghiasi media adalah persoalan jalan berlubang dan rusak. Sehingga persoalan jalan rusak menjadi berita yang “menarik”. Hampir-hampir setiap hari media menampilkan berita tersebut.

Bahkan keluhan pertama Kapoldasu  baru, Irjen Wisjnu Amat Sastro, sejak bertugas di Medan pada Maret 2011 adalah kondisi jalan Medan-Berastagi yang tidak nyaman untuk dilalui. Tapi bagaimanapun juga, masyarakat yang sering melalui jalan itu sudah pasti lebih mengeluh lagi.

Namun, pemerintah kurang menanggapi keluhan masyarakat ini. Paling-paling pihak terkait hanya menjanjikan akan segera melakukan perbaikan jalan dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Anggaran yang minim atau belum “cair” selalu menjadi alasan. Padahal, persoalan itu adalah persoalan penting dan mendesak untuk diselesaikan.

Berbeda dengan pelayanan perusahaan swasta. Kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat (konsumen) kepada perusahaan swasta langsung direspon dengan cepat melalui klarifikasi, permintaan maaf, dan perbaikan. Karena demi menjaga nama baik perusahaan dan kepuasan konsumen.

Sepertinya pemerintah (pusat dan daerah) perlu banyak belajar bagaimana melayani kepentingan masyarakat. Demi menjaga kepercayaan terhadap pemerintah dan demi kesejahteraan rakyat. Perlu dipahami secara sadar, bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengerahkan semua kemampuan dan energi secara sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Termasuk dalam membangun jalan.

Sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan jalan berlubang. Diantaranya adalah pembangunan asal jadi atau di bawah standar kelayakan,  dan jalan tersebut dilalui kendaraan yang melebihi muatan. Pada umumnya, faktor pembangunan asal jadi adalah yang menyebabkan ketahanan jalan menjadi rapuh.

Mengherankan, banyak jalan yang dibangun masa Pemerintahan Kolonial Belanda pada abad ke-20 masih bagus. Tetapi di era reformasi ini, kualitas jalan yang dibangun tidak lebih baik dari abad sebelumnya. Masyarakat sering bertanya, ada apa dengan hal ini? Barangkali semua proyek pembangunan termasuk pembangunan jalan, sudah kena virus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Apa pun ceritanya, pembangunan yang sarat praktik KKN hanya akan menghasilkan bangunan yang rapuh.

Ujung-ujungnya, masyarakatlah (pengendara) yang menjadi korban. Jalan berlubang tentu berkontribusi pada kemacetan, kecelakaan, pungutan liar dengan dalih memperbaiki jalan, tindakan kriminal, kerusakan kendaraan, pemborosan energi, mengganggu kesehatan, dan menghambat aktivitas ekonomi.

Sebagai contoh, jalan raya dari Pematang Raya-Kaban Jahe-Medan mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan ini mewakili tiga kabupaten (Simalungun, Karo, dan Deli Serdang) dan satu kota (Medan). Ketiga kabupaten itu adalah daerah subur yang mendukung pertanian. Tetapi masyarakat kewalahan membawa hasil pertaniannya ke kota (Medan) karena tidak didukung infrastruktur yang memadai.

Pariwisata juga mati suri karena selain kurangnya pengembangan industri pariwisata, kondisi jalan juga  tak mendukung. Tak ada wisatawan yang nyamaan melakukan perjalanan jika jalannya buruk. Sehingga wajarlah keindahaan alam Tanah Air kita, kurang dikunjungi wisatawan. Padahal sektor wisata bisa memberikan devisa besar untuk negara ini.

Masih banyak lagi kerugian akibat jalan yang rusak, misalnya dalam sektor perindustrian dan perdagangan. Jika kerugian itu dikalkulasikan akan lebih besar daripada biaya pembangunan jalan. Bukan hanya merugikan ekonomi, tetapi juga merugikan aspek sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan.

Sangat menyedihkan ketika negara ini masih belum lulus membangun jalan yang berkualitas demi kepentingan publik. Berbeda dengan negara lain katakanlah Jepang yang sudah teruji. Setidaknya persoalan gempa dan tsunami yang dialami Jepang 11 Maret lalu menjadi pembelajaran bagi negara (khususnya pemerintah) untuk membuat pembangunan yang berkualitas dan visioner. Jangankan dengan Jepang, dengan negara jiran saja, kita sudah jauh ketinggalan.

Sebagai bangsa besar seharusnya kita malu pada diri kita sendiri. Tapi entahlah, apakah para pejabat di negeri ini tidak memiliki rasa malu lagi. Lihatlah banyak pejabat tak malu mencuri uang rakyat, bersandiwara dengan mengatasnamakan hukum, asyik jalan-jalan ke negeri orang dengan modus kunjungan kerja, politik pencitraan, dan saling hujat-menghujat. Itulah tontonan yang tak perlu ditiru.

Ada baiknya, jika sekali-kali para pejabat ini turun gunung. Mengunjungi masyarakat desa (pinggiran) dengan melewati jalan rusak. Supaya mereka bisa merasakan apa yang dirasakan rakyat selama ini. Mudah-mudahan perjalanan itu menghasilkan suatu kemauan politik untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Karena hanya orang yang memahami persoalanlah yang bisa menyelesaikan persoalan.

Bagi Sumut, perbaikan jalan sudah sangat mendesak dilakukan. Hal ini mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat jalan rusak. Selain itu, Sumut merupakan daerah pemicu pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai daerah pertanian, Sumut menyumbang 6,3 persen untuk perekonomian nasional. Pertanian semakin maju jika didukung perbaikan jalan. Ini juga demi kesejahteraan masyarakat (petani) Sumut.

Komitmen Penjabat Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, untuk memperbaiki infrastrukur sebagai prioritas utama, patut didukung. Asalkan pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan segelintir orang (pengusaha), harus bebas dari praktik KKN, dan mengutamakan kualitas. Semogalah benar-benar bersih.

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Pembangunan yang selama ini rapuh dan pro-pemilik modal harus berubah 180 derajat, yakni berkualitas dan pro-rakyat. Terakhir, dibutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat baik itu tokoh masyarakat, pers, organisasi kemasyarakatan, dan pengguna jalan untuk membantu dan mengawasi pembangunan jalan tersebut. Sebab, membangun jalan sama dengan membangun ekonomi. Demi rakyat. 

(Dimuat di Harian Medan Bisnis, 29 Maret 2011)