Supersemar dan Kemiskinan Rakyat

Oleh: Jhon Rivel Purba

Rezim Orde Baru mulai berkusa sejak keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Peristiwa 45 tahun yang lalu tersebut menjadi tonggak berdirinya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Jadi, tidak ada Orde Baru tanpa Supersemar. Yang menjadi pertanyaan, apakah momen tersebut muembuka pintu gerbang kesejahteraan rakyat?

            Munculnya Supersemar didahului oleh peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan terhadap enam orang jenderal Angkatan Darat (AD). Pihak AD menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelakunya. Tanpa ada pembelaan dan pembuktian,  PKI dan orang-orang yang diduga dekat dengan PKI pun dibantai. Pembantaian massal ini berlangsung selama tiga bulan (Oktober hingga Desember 1965), menewaskan sekitar setengah jiwa orang.

            Masa-masa menjelang Supersemar ditandai dengan kekacauan politik dan ekonomi. Kekuasaan politik PKI dan Soekarno semakin terjepit. PKI yang dulunya sebagai partai besar, dalam waktu cepat dibasmi oleh AD dan masyarakat. Wibawa Bung Karno juga semakin menurun  dan dijepit oleh Soeharto. Dalam hal ekonomi, terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi. Pada saat kondisi politik dan ekonomi yang sedang kacau tersebut, lahirlah Supersemar.

            Hingga kini Supersemar menjadi misteri yang menyisakan tanda tanya besar. Kontroversi Supersemar ini disebabkan oleh hilangnya dokumen asli Supersersemar dan kesaksian pelaku sejarah yang bertolak belakang. Memang tidak ada penafsiran tunggal dalam sejarah. Hanya saja, Orde Baru memaksakan tafsiran sejarah berdasarkan kepentingan penguasa pada masa itu, yakni Soeharto dan militer.

            Bagi Soeharto, Supersemar menjadi alat yang paling mumpuni untuk melegitimasi kekuasaannya. Padahal dalam surat tersebut, Letjen Soeharto hanya diberikan tugas oleh Presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Namun, tanpa izin Soekarno, Soeharto menjadikan Supersemar menjadi pijakan untuk membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur PKI, dan selanjutnya membentuk kabinet dan membuang orang-orang Bung Karno.

            Teguran Bung Karno melalui Surat Perintah 13 Maret 1965 (Supertasmar) atas penyelewengan pelaksanaan Supersemar, tidak diindahkan Soeharto. Ini berarti bahwa Soeharto melakukan pembangkangan terhadap atasannya. Sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa Supersemar dijadikan Soeharto untuk melakukan kudeta. Bagaimana tidak, melalui Supersemar, Soeharto membubarkan PKI, membersihkan kabinet, menguasai Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan mengasingkan Bung Karno. Setelah kondisi bisa dikendalikan Soeharto dan ketika tidak ada lawan politik, maka Soeharto pun diangkat menjadi pejabat presiden pada 7 Maert 1967, yakni satu tahun setelah Supersemar.

Makna Supersemar

            Belajar sejarah bukanlah menghapal tokoh-tokoh sejarah (pahlawan), tempat kejadian, dan waktu. Belajar sejarah adalah memahami setiap peristiwa sejarah, hubungan sebab-akibat, makna yang bisa diambil, dan antisipasi ke depan. Artinya, sejarah menjadi cermin masa kini untuk menentukan hari esok yang lebih baik.

            Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari Supersemar. Pertama, mengetahui pihak yang diuntungkan dan dirugikan pasca Supersemar. Pihak yang diuntungkan adalah Soeharto, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan negara-negara kapitalis. Supersemar adalah “jalan tol” bagi Soeharto untuk meraih kekuasaan hingga menjadi kepala negara. Selain itu, ABRI mendapat “kue” dengan porsi yang cukup besar dalam politik dan ekonomi. Dwifungsi ABRI membuka ruang mendapatkan kekuasaan, misalnya mendapat jatah kursi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  Soeharto pun bisa berkuasa selama 32 tahun tidak terlepas dari dukungan ABRI. Bagi negara Amerika Serikat (AS) dan Barat, mereka sangat beruntung ketika Soeharto membuka pintu slebar-lebarnya bagi negara Barat-Kapitalis.

Sementara pihak yang dirugikan adalah Soekarno dan PKI. Bagi Soekarno dan PKI, Supersemar bagaikan lonceng kematian bagi mereka. Bahkan selama rezim Orde Baru berkuasa, pengikut Soekarno dan PKI disingkirkan dalam politik dan ekonomi. Buku-buku yang berbau Soekarno dan Marxis dibredel. Sementara PKI dianggap sebagai musuh negara yang paling berbahaya. Sehingga orang lebih takut dituduh sebagai anggota PKI daripada dituduh sebagai pembunuh.

            Kedua, perubahan kebijakan politik. Setelah Soeharto memegang kekuasaan politik, arah politik kita pun berubah 180 derajat. Politik yang dulunya dipegang sipil kemudian diambil militer, politik luar negeri yang dulunya condong ke Sosialis-Komunis (kiri) berubah ke Barat-Kapitalis (kanan). Untuk menjaga kelanggeangan kekuasaannya, rezim Orde Baru menyederhanakan partai politik yang dikenal dengan fusi partai politik. Sehingga sejak tahun 1973 hingga 1998 hanya ada dua partai politik (PDI dan PPP) dan Golongan Karya.

            Selain itu, kebebasan bersuara, berserikat, dan pers, dibungkam oleh penguasa. Orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintah langsung “diamankan” oleh aparat. Bahkan hingga kini, banyak aktivis yang dihilangkan karena membahayakan penguasa. Salah satu aktivis tersebut adalah Wiji Thukul, sastrawan kritis yang sering membuat puisi-puisi perjuangan rakyat tertindas.

            Ketiga, perubahan kebijakan ekonomi. Pada masa Soekarno, prinsip ekonomi kita adalah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dan anti-nekolim (anti-neokolonialisme dan anti-imperialisme) Barat. Bahkan aset-aset asing yang ada di Indonesia dinasionalisasi oleh Soekarno. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto, pintu masuknya kapitalisme dibuka melalui UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Para investor pun berdatangan menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu perusahaan besar yang dibangun Amerika Serikat di Indonesia pada awal pemerintahan Soeharto (1967) adalah PT Freeport, pertambangan emas di Papua.

            Keempat, harapan masyarakat. Kekacauan ekonomi pada masa Orde Lama menyebabkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, pada awal Orde Baru, masyarakat berharap banyak pada pemerintahan Soeharto. Namun, pembangunan yang dibuat pemerintah dengan mengandalkan pinjaman luar negeri dan ditambah lagi dengan maraknya parktik-praktik KKN, hanya menguntungkan segelintir orang. Sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Kemiskinan

            Pada masa Orde Lama, rakyat kita masih miskin. Hal ini mengingat usia kemerdekaan yang masih muda ditambah lagi fokus pemerintah dalam bidang politik. Selain itu pertarungan politik tiga aliran ideologi (nasionalis, agama, dan sosialis/komunis) yang tidak kunjung reda, menghambat pembangunan ekonomi.

Pada masa Orde Baru bahkan hingga sekarang (Orde Paling Baru), rakyat juga masih tetap miskin. Yang membedakan adalah pada masa Orde Lama, kita masih berdaulat dengan kekayaan alam kita dan kekayaan itu masih tersimpan di perut ibu pertiwi. Sedangkan pada masa Orde (paling) Baru; aset-aset kita sudah dikuasai asing, pasar domestik dibanjiri produk asing, utang luar negeri semakin membengkak, dan terjadi kerusakan alam kita.

Lihatlah; air, minyak, gas, logam, hutan, perkebunan, laut, dan aset-aset negara yang strategis lainnya sudah dikuasai oleh asing. Pasar domestik kita juga dibanjiri produk-produk asing mulai dari produk sederhana hingga modern. Utang kita sekarang hampir Rp1.700 triliun, yang jika dibagi 237 juta penduduk, maka setiap kepala memiliki beban utang sekitar Rp7 juta.

Kemiskinan dan beban rakyat semakin besar ketika para pejabat di negeri “rakus” memakan uang rakyat alias korupsi. Akhirnya rakyat hanya bisa menjadi pengemis dan pekerja (budak) di negeri sendiri. Sebagian diekspor ke luar negeri menjadi pekerja (budak) yang diperlakukan tidak manusiawi. Kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan hanyalah mimpi belaka.

Sebagaimana dengan ketidakpastian Supersemar, demikian juga ketidakpastian rakyat miskin dan ketidakpastian masa depan bangsa ini. Hanya dua pilihan, apakah kita kembali pada prinsip ekonomi berdikari ala Soekarno atau terus berjalan dikendalikan kapitalisme global?
(Dimuat di Harian Medan Bisnis, 15 Maret 2011)