Wajah Penelitian (Negeri) Kita

Oleh: Jhon Rivel Purba

            Tahun 2010 yang lalu, delapan perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia masuk dalam daftar universitas top dunia menurut survei QS World University Rankings. Kedelapan PTN tersebut adalah Universitas Indonesia (peringkat ke-236), Universitas Gadjah Mada (321), Institut Teknologi Bandung (401-450), Universitas Airlangga (451-500), Institut Pertanian Bogor (501-550), Universitas Diponegoro (601+), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (601+), dan Universitas Brawijaya (601+). Namun, apakah peringkat tersebut menunjukkan kualitas pendidikan kita?

            Peringkat tersebut tidak menunjukkan kualitas pendidikan kita secara nasional. Pertama, kedelapan  PTN tersebut berada di Pulau Jawa. Itu berarti, pembangunan pendidikan masih terpusat di Jawa. Belum ada pemerataan pendidikan. Kedua, lima dari delapan PTN yang masuk peringkat QS itu adalas PTN yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Artinya, mereka yang bisa mengecap pendidikan di sana hanya orang-orang kaya. 

            Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, perguruan tinggi (PT) kita sudah jauh tertinggal. Beberapa universitas di kedua negara ini sudah pernah menduduki posisi puncak di tingkat Asia. Universiti Malaya menduduki peringkat ke-4 di Asia pada 2004. National University Singapura menduduki peringkat ke-3 di Asia pada 2009. Sementara posisi terbaik kita hanya peringkat ke-50 yang diwakili Universitas Indonesia. Lantas, mengapa peringkat PT kita kalah dengan kedua negara jiran itu?

            Ada pun yang dievaluasi dalam pemeringkatan universitas tersebut adalah kualitas penelitian, rasio mahasiswa terhadap staf pengajar, kesiapan lulusan masuk dunia kerja, publikasi staf pengajar, jumlah mahasiswa asing 2,5 persen, dan jumlah dosen yang mengajar ke luar negeri (Kompas, 20/9/2010). Hal yang paling bermasalah di PT kita adalah lemahnya penelitian. Padahal, penelitian adalah salah satu isi Tri Dharma PT.

Wajah Penelitian

            Tidak ada yang membantah bahwa wajah penelitian di negeri ini lesu. Meskipun hampir semua lembaga pendidikan tinggi memiliki  lembaga penelitian, tapi lembaga penelitian itu tampaknya bisu. Punya nama, punya gedung, tapi miskin karya. Mengapa bisa demikian? Tidak lain dan tidak bukan, karena penyelenggara pendidikan (pemerintah) selama ini kurang mendorong tumbuhnya semangat meneliti di dunia akademisi. Barangkali pemerintah belum menyadari betapa pentingnya penelitian sebab mereka bukan berlatarbelakang peneliti.

            Fasilitas pendidikan yang mendukung penelitian, seperti perpustakaan dan laboratorium, masih minim. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan sangat terbatas, jarang melakukan penambahan buku. Juga, masih banyak PT yang memberikan pelayanan perpustakaan dengan menggunakan sistem manual. Selain itu, laboratorium-laboratorium juga masih banyak yang menggunakan peralatan yang sudah usang. Bagaimanapun juga, tanpa fasilitas pendukung yang memadai maka penelitian tetap lesu.

            Lebih parahnya, tidak sedikit perpustakaan yang diabaikan. Penelantaran Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin adalah salah satu contoh ketidakpedulian negara terhadap penelitian dan pengembangan sastra di Tanah Air. Padahal puluhan ribu dokumen sastra yang terdapat di sini memiliki nilai yang tinggi terhadap peradaban bangsa. Secara ekonomi, pusat dokumentasi tersebut memang tidak menguntungkan. Tapi aspek lain yang menyangkut sejarah, budaya, dan peradaban bangsa, mempunyai nilai yang lebih tinggi.

            Kembali melihat Malaysia, negara ini sangat serius membangun perpustakaannya. Maka tidak heran, kuantitas buku di sana sangat banyak karena ada tim yang ditugaskan untuk mencari buku dan jaringan pemesanan buku. Sehingga buku-buku tentang Indonesia pun tersimpan rapi di sana. Perpustakaannya dilengkapi dengan ruang audio visual, ruang mahasiswa peneliti, ruang diskusi, dan laboratorium. Wajar saja, banyak mahasiswa dan peneliti Indonesia yang betah belajar dan berkarya di sana.

            Meskipun hubungan RI-Malaysia sering memanas karena masalah penganiayaan TKI di sana, tetapi banyak peneliti Indonesia dari berbagai disiplin ilmu pindah ke lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Malaysia. Adapun alasannya adalah persolan kesejahteraan dan sarana pendukung penelitian.

            Sangat sedih mendengar gaji peneliti lulusan program doktoral di Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) tak lebih dari Rp 4 juta. Itu sangat tidak adil dibandingkan dengan anggota DPR yang bergaji di atas Rp 40 juta, belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Padahal dengan melihat kinerja anggota DPR ditambah lagi dengan tuntutannya yang ingin hidup mewah, maka sungguh tak elok rasanya. Mungkin karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba menjadi “wakil” rakyat. Namun, menjadi peneliti kurang diminati.

            Peneliti di republik ini belum mendapatkan ruang yang layak. Tidak dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Berbeda dengan negara maju yang sangat menghargai peneliti. Memprihatinkan, ketika banyak peneliti asing yang mengkaji segala aspek kehidupan Indonesia. Sejarah, budaya, dan kekayaan alam Indonesia mereka teliti dengan sudut pandangnya. Lucunya, kita belajar tentang  Indonesia dari buku yang mereka buat. Tidak mampukah anak negeri ini mengkaji sejarah dan budayanya sendiri? Saya pikir banyak peneliti-peneliti kita yang berkualitas setara dengan peneliti luar. Hanya saja tidak diberikan ruang berkarya di negeri sendiri.

            Di Malaysia, gaji peneliti maupun dosen minimal Rp 20 juta per bulan, belum termasuk tunjangan perumahan, kendaraan, dan kesehatan. Sehingga peneliti asal Indonesia yang berkiprah di sana tak bisa disalahkan juga. Selain mendapatkan ruang lebar menumpahkan kreatifitas, mereka juga ingin hidup sejahtera.

            Alasan keterbatasan anggaran pendidikan bukanlah alasan yang masuk akal dalam melihat persoalan ini. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seharusnya mampu menyuburkan penelitian. Persoalannya, apakah anggaran pendidikan tersebut dialokasikan tepat sasaran dan bebas dari korupsi? Yang terpenting adalah adanya kemauan dari sang pengambil kebijakan untuk mendorong semangat penelitian di perguruan tinggi.

            Kalau kita jujur, banyak dosen-dosen yang jarang menghasikan karya/jurnal ilmiah, buku, dan tulisan hasil pemikirannya. Dosen seperti ini sering disebut “dosen pohon pisang” karena hanya berbuah satu kali. Buah yang dimaksud adalah karya ilmiah yakni skripsi atau tesis atau desertasi. Padahal dosen seharusnya berkarya dan mengabdi. Tidak cukup mengajar di depan mahasiswa dengan metode monologis. Mengajar, menulis, dan meneliti adalah tugas utama dosen sebagai bentuk pengabdiannya. Dosen yang gemar meneliti akan dengan sendirinya diikuti oleh mahasiswa.

            Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan hendaknya memberikan ruang penelitian serta merangsang perguruan tinggi melaksanakan tugas mulianya. Tentu penelitian yang berguna bagi masyarakat umum demi kemajuan bangsa. 

(Dimuat di Harian Medan Bisnis, 28 Maret 2011)